PRINSIP COST HISTORT VS FAIR VALUE

Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu historical cost dan fair value. Berikut penjelasannya.
Historical Cost.
Menurut Suwardjono (2008;475) biaya historis merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Prinsip historical cost menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam tranksaksi. Harga perolehan ini harus terjadi pada seluruh traksaksi diantara kedua belah pihak yang bebas. Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh tranksaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aktiva, utang, modal dan transaksi lainnya.
Fair Value.
Berdasarkan FASB Concept Statement No. 7 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fair value adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran (Perdana, 2011) FASB, dalam Statement yang terbaru 157, pengukuran fair value mengesahkan fair value sebagai exit value, dengan tanda setuju dari IASB kepada beberapa reservasi minor : “ fair value adalah harga yang akan diterima dengan menjual satu aset atau yang dibayar untuk memindahkan suatu kewajiban dalam transaksi antara peserta-peserta pasar di tanggal pengukuran.” (Penman, 2007;33). Menurut Suwardjono (2008;475) fair value adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu tranksaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Dengan demikian, fair value bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Nilai adalah nilai yang wajar mencerminkan kualitas kredit suatu instrumen.
Bagaimana sudah agak mengerti kan perbedaanya dari kedua metode penghitungan biaya tersebut ?
Pada kenyataannya, dunia bisnis lebih mengandalkan data-data pasar di banding dengan data-data historis, hal ini membuat angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak handal lagi, laporan keuangan tidak dapat meng-capture kondisi keuangan saat ini dalam angka-angka yang disajikannya karena angka-angka tersebut merupakan refleksi dari masa lalu.

Pergeseran ini membuat para pakar akuntansi mulai memikirkan jalan keluar atas masalah ini, buat apa ada laporan keuangan yang dihasilkan dari aktifitas accounting tetapi pada akhirnya laporan keuangan tersebut tidak dapat berbicara dengan tepat.
Dimulai dari konvergensi akuntansi internasional yang sering membicarakan harmonisasi akuntansi antar Negara diseluruh dunia, mulai terpikir untuk memformulasikan standar acuan yang tepat untuk merubah mindset akuntansi ini. International Financial Reporting Standard (IFRS) yang saat ini telah menjadi acuan standar akuntansi di seluruh dunia. Didalam IFRS tersebut terlihat dengan jelas bagaimana akuntansi berubah dari historical value menjadi fair value (yang merupakan refleksi dari market value).

Sebagai contoh, misalnya tanah yang selama ini dinilai berdasarkan harga perolehan, di buku perusahaan dicatat sebesar 1 miliar, mungkin saja jika menggunakan harga pasar harganya bisa menjadi 2 miliar saat ini. Jadi sangat tidak tepat dalam mengukur kinerja jika menggunakan return on aset (ROA) berdasarkan harga perolehan tersebut. Contoh lainnya dalam memperoleh pinjaman sebesar 100 juta, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapat pinjaman tersebut sebesar 6 juta, dalam historical value yang kita kenal selama ini pinjaman tersebut dicatat di buku perusahaan tetap sebesar 100 juta tanpa mempertimbangkan attributable cost tersebut, seharusnya jika di-netting, perusahaan hanya mendapat 94 juta bukan? Pengukuran kinerja solvabilitasnya tentu juga akan berbeda bila menggunakan kedua jenis pengakuan ini.
Dari contoh tersebut alangkah lebih tepat bila kita mengandalakan kondisi pasar dari pada sekedar catatan akuntansi, demikian juga dengan mengukur nilai perusahaan, alangkah lebih tepat memasukkan variable market value dari pada sekedar variable-variable akuntansi seperti net income, ROA, ROI, RI, DER, dll.
Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan memiliki relevansi apabila informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor. Informasi juga dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika informasi tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Akuntan meyakini bahwa jika laporan keuangan mampu memenuhi kedua karakteristik tersebut, maka laporan keuangan akan berguna dalam pengambilan keputusan investasi.

Namun apabila laporan keuangan menggunakan metode historical costing, maka dipandang akan mengurangi aspek kualitas relevansi, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu fair value muncul untuk mengatasi kekurangan historical cost. Namun fair value tidak dapat sepenuhnya berguna untuk pengambilan keputusan karena tidak memiliki reliabilitas. Baik historical cost maupun fair value mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karna perdebatan ini maka historical cost sampai sekarang masih digunakan.

SAK KONVERGAN KE IFRS

Perkembangan Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi trend topic yang hangat bagi

akuntan dan top manajemen pada perusahaan-perusahaan yang sudah terjun di Bursa Efek

global dan juga para akademisi serta para Auditor yang akan melakukan pemeriksaan pada

perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IFRS tersebut. Maka pada tanggal 17-22

Januari 2011 telah diadakan Pelatihan Internasional ¡§TOT¡¨ untuk IFRS dan Penyusunan

Kamus Akuntansi Indonesia yang diselenggarakan oleh Penelitian dan Pelatihan Ekonomika

dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Pada pelatihan tersebut ada banyak hal menarik yang disampaikan oleh para pembicara dari

anggota DSAK IAI dan akademisi UGM yaitu Dr. Setiyono, Kantor Akuntan Publik PWC

Djohan Pinnarwan, SE., BAP, dari Akademisi UGM yaitu Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA dan

Prof. Dr. Suwardjono, M Sc. Pada Pelatihan tersebut secara umum peserta yang berpartisipasi

sebagian besar adalah para akademisi dan staf akuntansi dan Auditor.

Sebelum membahas lebih detail tentang perkembangan di Indonesia, tentu kita akan bertanya

kenapa di Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS? Untuk menjawab pertanyaan

tersebut tentu tidak lepas dengan kepentingan global yaitu agar dapat meningkatkan daya

informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia disamping itu

Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20

forum, Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November

2008 secara prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan sebagai berikut:

1. Strengthening Transparency and Accountability

2. Enhancing Sound Regulation

3. Promoting integrity in Financial Markets

4. Reinforcing International Cooperation

5. Reforming International Financial Institutions

1. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.

Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite

Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang

kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan

kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994,

Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia

dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan

interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar

akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

Pada periode 1994-2004, ada perubahan Kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan

Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk

menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar

akuntansi keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk

menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS.

Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat sendiri.

Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai

tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara

berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses

revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April

2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun

2006 dalam kongres IAI (Cek Lagi nanti) X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh

IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua

standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai

akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33

standar.

Berikut adalah Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia:

PSAK disahkan 23 Desember 2009:

1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas

3. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan

Tersendiri

4. PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi

5. PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

6. PSAK 15 (revisi 2009): Investasi Pada Entitas Asosiasi

7. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

Kesalahan

8. PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset

9. PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

10.PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi

yang Dihentikan

Interpretasi disahkan 23 Desember 2009:

1. ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus

2. ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas

Serupa

3. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan

4. ISAK 11: Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik

5. ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer

PSAK disahkan sepanjang 2009 yang berlaku efektif tahun 2010:

1. PPSAK 1: Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi

Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan

Tol

2. PPSAK 2: Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak

Piutang

3. PPSAK 3: Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang

bermasalah

4. PPSAK 4: Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42:

Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana

5. PPSAK 5: Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55

(1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing

PSAK yang disahkan 19 Februari 2010:

1. PSAK 19 (2010): Aset tidak berwujud

2. PSAK 14 (2010): Biaya Situs Web

3. PSAK 23 (2010): Pendapatan

4. PSAK 7 (2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Berelasi

5. PSAK 22 (2010): Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010)

6. PSAK 10 (2010): Transaksi Mata Uang Asing (disahkan 23 Maret 2010

7. ISAK 13 (2010): Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

Exposure Draft Public Hearing 27 April 2010

1. ED PSAK 24 (2010): Imbalan Kerja

2. ED PSAK 18 (2010): Program Manfaat Purnakarya

3. ED ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12)

4. ED ISAK 15: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan

Interaksinya.

5. ED PSAK 3: Laporan Keuangan Interim

6. ED ISAK 17: Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Exposure Draft PSAK Public Hearing 14 Juli 2010

1. ED PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

2. ED PSAK 50 (R 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian

3. ED PSAK 8 (R 2010): Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

4. ED PSAK 53 (R 2010): Pembayaran Berbasis Saham

Exposure Draft PSAK Public Hearing 30 Agustus 2010

1. ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Pendapatan

2. ED PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

3. ED PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

4. ED ISAK 18: Bantuan Pemerintah-Tidak Ada Relasi Specifik dengan Aktivitas

Operasi

5. ED ISAK 20: Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para

Pemegang Sahamnya

Kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS

1. Dewan Standar Akuntansi yang kekurangan sumber daya

2. IFRS berganti terlalu cepat sehingga ketika proses adopsi suatu standar IFRS masih

dilakukan, pihak IASB sudah dalam proses mengganti IFRS tersebut.

3. Kendala bahasa, karena setiap standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia dan acapkali ini tidaklah mudah.

4. Infrastuktur profesi akuntan yang belum siap. Untuk mengadopsi IFRS banyak

metode akuntansi yang baru yang harus dipelajari lagi oleh para akuntan.

5. Kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS.

6. Support pemerintah terhadap issue konvergensi.

Manfaat Konvergensi IFRS secara umum adalah:

a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar

Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability).

b. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.

c. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal

secara global.

d. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

e. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan

untuk melakukan earning management

1. Reklasifikasi antar kelompok surat berharga (securities) dibatasi

cenderung dilarang.

2. Reklasifikasi dari dan ke FVTPL, DILARANG

3. Reklasifikasi dari L&R ke AFS, DILARANG

4. Tidak ada lagi extraordinary items

II. GAAP VS IFRS:

Terdapat beberapa contoh perbedaan-perbedaan yang signifikan untuk diketahui,

sebagaimana yang akan dibahas berikut ini:

a. Statemen Posisi keuangan ( sesuai IAS 1 & IAS 32)

Karakteristik Umum Laporan Keuangan :

1. Penyajian wajar dan kepatuhan pada SAK, Manajemen membuat pernyataan secara

eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas

laporan keuangan.

2. Kelangsungan usaha.

3. Dasar akrual.

4. Materialitas dan agregasi, Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan adalah

material jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian atau kesalahan.

5. Saling hapus , Tidak diperkenankan untuk saling hapus atas aset dan liabilitas atau

pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan / diijinkan oleh PSAK.

6. Frekuensi pelaporan Tahunan

7. Informasi komparatif, Untuk kuantitatif maupun naratif. Jika terdapat penerapan

retrospektif atau reklasifikasi, maka laporan posisi keuangan permulaan periode

komparasi terawal harus disajikan.

8. Konsistensi penyajian

Berikut adalah perubahan komponen Laporan Keuangan yang lengkap:

Menurut IAS 1 atau PSAK 1 :

¡E Laporan Posisi Keuangan

¡E Laporan Laba Rugi Komprehensif

¡E Laporan Perubahan Ekuitas

¡E Laporan Arus Kas

¡E Catatan Atas Laporan Keuangan

¡E Laporan Posisi Keuangan awal (dalam hal penyajian kembali atau reklasifikasi)

Jika dibandingkan dengan PSAK 1 yang lama (1998), komponennya adalah sebagai berikut:

¡E Neraca

¡E Laporan Laba Rugi

¡E Laporan Perubahan Ekuitas

¡E Laporan Arus Kas

¡E Catatan Atas L aporan Keuangan

Setelah diamati ada perubahan dalam istilah yaitu Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan,

Laporan Laba Rugi menjadi Laporan Laba Rugi Komprehensif, dan tambahan Laporan Posisi

Keuangan awal (dalam hal penyajian kembali atau reklasifikasi).

b. Aset Tetap, dari segi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan.

Aset tetap telah diatur pada PSAK 16 atau dalam IAS 16, terkait dengan perbedaan dan

persamaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TOPIK GAAP IAS 16

Pengakuan

Aktiva tetap diakui sebesar biaya

perolehan.

Sama

penentuan cost

Biaya perolehan mencakup semua

pengeluaran, termasuk administrasi dan

pengeluaran overhead umum, langsung

untuk membawa aset ke kondisi kerja bagi

perusahaan

dimaksudkan digunakan.

Sama

Aktiva tetap disusutkan selama masa

manfaat.

Sama

Tidak ada petunjuk khusus yang

berhubungan dengan

penyusutan suatu aset tetap peralatan yang

idle dan aset tidak lancar yang dimiliki

untuk dijual tidak disusutkan.

Suatu aset tetap disusutkan

meskipun aset tersebut idle/tidak

digunakan. Namun, aset tidak

lancar yang dimiliki untuk dijual

tidak disusutkan.

Masa manfaat, nilai sisa dan metode

penyusutan ditinjau secara berkala dengan

alasan yang jelas.

Masa manfaat, nilai sisa dan

metode penyusutan harus direview

minimum setiap tanggal neraca

(tiap tahun) dengan alasan pola

konsumsi atau pemanfaatan

ekonomi atas aset tersebut.

Perubahan pada masa manfaat suatu aktiva

dicatat

prospektif sebagai perubahan estimasi

akuntansi.

Sama

Ketika suatu aset tetap terdiri dari

komponen individu yang berbeda metode

atau tarif penyusutan yang sesuai, masingmasing

komponen dicatat secara terpisah

(komponen

akuntansi).

sama

Revaluasi

Umumnya, aset tetap tidak dapat dinilai

kembali ke fair value kecuali jika penilaian

kembali dilakukan berdasarkan peraturan

pemerintah.

Aktiva tetap dapat dinilai kembali

untuk fair value jika semua item di

kelas yang sama dinilai kembali

pada waktu yang sama dan

revaluasi disimpan up-to-date.

Impairment

Tidak ada panduan khusus tentang apakah

kompensasi atas kerugian atau penurunan

nilai dapat di-offset terhadap nilai tercatat

aktiva yang hilang atau

penurunan nilai.

Kompensasi atas kerugian atau

penurunan nilai tidak dapat offset

terhadap nilai tercatat aktiva yang

hilang atau turun.

Disposal

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari

penghentian atau pelepasan suatu aktiva

tetap diakui sebagai keuntungan atau

kerugian dalam laporan laba rugi

Sama

c. Investasi Jangka Panjang pada Instrument Utang dan Ekuitas

Sebagaimana diatur dalam IAS 32 & 39 dan IFRS 7 & 9, maka secara ringkas dapat dilihat

pada perbedaan dan persamaan IFRS dengan GAAP, yaitu sebagai berikut:

1. IFRS dan GAAP untuk debt securities memiliki perlakuan akuntansi yang sama

2. IFRS dan GAAP menggunakan pengujian yang sama untuk menentukan apakah

methode equity digunakan yaitu berdasarkan pengaruh yg signifikan dg patokan lebih

dari 20% kepemilikan.

3. Reklasifikasi securities adalah sama antar keduanya.

4. Dasar konsolidasi, IFRS dan GAAP mendasarkan pada persentasi kepemilikan (50%)

5. IFRS dan GAAP sama dalam akuntansi untuk pemilihan Fair Value yaitu pilihan

menggunakan fair value harus dilakukan di awal pengakuan.

6. GAAP tidak mengizinkan reversal untuk beban impairment yang telah terjadi untuk

¡§available for sale debt and equity securities¡¨.

7. IFRS tidak mengizinkan hal yg sama untuk ¡§available for sale equity ¡¨, namun

mengizinkan reversal untuk ¡§available for sale debt securities¡¨ dan ¡§held-tomaturity

securities¡¨.

d. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasi menurut IFRS dan PSAK no 4 (revisi 2009) dan

perbedaannya dengan laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK lama dan US GAAP

secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Materi/Hal GAAP IFRS

1 Teori konsolidasi

yang mendasari

Hal ini

mempengaruhi:

Teori perusahaan induk Teori entitas

pemaka

i utama laporan

keuangan

konsolidasi

Pemegang saham perusahaan

induk

Penyesu

aian dan

eliminasi

Pemegang saham entitas

konsolidasi (induk dan NCI)

Terbatas pada hak induk

(proporsional)

Baik hak induk maupun non

controlling interest

-

Perlakuan

terhadap laba

(rugi) hak

pemegang saham

minoritas

Biaya Bagian laba untuk NCI

-

Perlakuan

terhadap hak

pemegang saham

minoritas

(neraca)

Sebagai hutang Sebagai bagian ekuitas

2 Beberapa istilah

yang dipakai

Majority interest (hak

pemegang saham mayoritas)

Controlling interest

Minority interest Non Controlling interest

3 Dasar penyajian

aktiva dan hutang

perusahaan anak

Hak induk disajikan berdasar

nilai wajar sedangkan hak

PSM berdasar nilai buku

Semua berdasar nilai wajar

4 Gooodwill

-

Pengakuan

goodwill

Hanya mengakui goodwill hak

induk

Ada 2 pilihan yaitu (1) hanya

mengakui goodwill hak induk

(propor-sional) atau (2)

mengakui goodwill secara total.

-

Perlakuan

terhadap goodwill

Subyek amortisasi Bukan subyek amortisasi tetapi

subyek analisis penurunan nilai

(impairment analysist)

Terkait dengan pembahasan topik-topik lainnya, akan dibahas selanjutnya

dikesempatan yang berbeda.

III. Contoh Laporan Keuangan

Berikut adalah contoh penyajian laporan keuangan setelah IFRS:

a. Laporan Posisi Keuangan

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

PERKEMBANGAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN AKUNTANSI INTERNASIONAL

Bersamaan dengan berkembangnya kesadaran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi, terdapat pula kenyataan bentuk-bentuk akuntansi yang berbeda pada tiap negara. Berbagai bentuk akuntansi tersebut tentu saja dapat diklasifikasikan berdasarkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Klasifikasi akuntansi dan sistem pelaporan perlu dilakukan untuk melakukan deskripsi, analisa dan prediksi terhadap perkembangan sistem akuntansi. Tujuannya adalah untuk dapat membantu mengetahui sejauh mana suatu sistem mempunyai persamaan dan perbedaan. Bentuk-bentuk perkembangan sistem akuntansi suatu negara dibandingkan dengan yang lain serta kemungkinannya untuk berubah, dan alasan mengapa suatu sistem mempunyai pengaruh dominan dibandingkan dengan yang lain. Selain itu pengklasifikasian tersebut seharusnya juga dapat membantu pengambilan keputusan untuk menilai prospek dan problem dalam masalah harmonisasi internasional.
Klasifikasi Akuntansi dan Sistem Pelaporan.

Badan Yang Mengatur, Membuat Standar aset & Pasar Modal di Negara :

1. Indonesia : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

2. Australia : The Australian Securities and Investment Commission (ASIC) – mengawasi dan mengatur market conduct dan perlindungan terhadap konsumen;

3. Amerika Serikat : the Securities Exchange Act

4. Hongkong : (SFC) Securities and Futures Commission

5. Jerman : Federal Financial Supervisory Authority (FFSA).

Persyaratan Umum Pencatatan di BEI

Calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di Bursa, apabila telah memenuhi syarat berikut :

1. Pernyataan Pendaftaran Emisi telah dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM-LK.

2. Khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan ijin pengelolaan (seperti jalan tol, penguasaan hutan) harus memiliki ijin tersebut minimal 15 tahun.

3. Calon emiten yang merupakan anak perusahaan dan/atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat (listing) di BEI dimana calon emiten memberikan kontribusi pendapatan kepada emiten yang listing tersebut lebih dari 50% dari pendapatan konsolidasi, tidak diperkenankan tercatat di Bursa.

4. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.